Jakarta, 20 Juni 2025 – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali mengingatkan seluruh jajaran militer untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, apapun bentuknya. Hal ini ditegaskan dalam rangka memperkuat komitmen TNI dalam menjaga netralitas politik praktis, khususnya menjelang masa kampanye dan tahun politik yang dinamis.
“Netralitas adalah prinsip mutlak. TNI berdiri di atas semua golongan dan harus menjadi penyangga stabilitas nasional,” kata Jenderal Agus dalam rapat koordinasi internal di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Menurutnya, keterlibatan prajurit dalam aktivitas politik akan mencederai kepercayaan publik serta mengancam integritas institusi. Ia menambahkan bahwa meskipun TNI perlu memahami dinamika politik nasional sebagai bagian dari wawasan kebangsaan, keterlibatan secara praktis tetap dilarang keras.
Penegasan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa militer tidak boleh berpolitik. Ketua Lembaga Kajian Strategis Pertahanan, Dr. Niken Salma, menilai sikap TNI ini penting untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu. “TNI harus tetap menjadi benteng rakyat, bukan alat politik,” ujarnya.
Dengan sikap ini, TNI diharapkan bisa menjadi contoh bagi institusi lain dalam menjaga demokrasi yang sehat dan transparan.
