28 Juni 2025 – Gelombang protes mahasiswa “Indonesia Gelap” semakin meluas dan masif. Dalam beberapa hari terakhir, aksi unjuk rasa yang mengusung tema protes mahasiswa Indonesia gelap berlangsung di sejumlah kota besar seperti Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, hingga Jakarta. Para mahasiswa turun ke jalan menuntut perhatian serius pemerintah terhadap alokasi anggaran pendidikan, penolakan terhadap revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta kebijakan publik lainnya yang dianggap merugikan rakyat.
Aksi yang dilakukan secara serentak ini menunjukkan solidaritas kuat antar-mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Koordinasi dilakukan melalui berbagai platform digital, memungkinkan gerakan ini menyebar dengan cepat dan efektif.
Tuntutan Utama dalam Protes Mahasiswa Indonesia Gelap
Mahasiswa dalam aksinya menyoroti beberapa isu pokok yang menjadi perhatian bersama. Pertama, mereka menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN, sesuai dengan amanat konstitusi.
Mahasiswa berpendapat bahwa selama ini alokasi pendidikan belum optimal, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan nasional. Mereka menekankan bahwa peningkatan dana pendidikan akan berkontribusi besar pada pengembangan infrastruktur pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Kedua, mahasiswa secara tegas menolak revisi UU TNI yang dianggap berpotensi mengembalikan militer ke ranah sipil. Mereka khawatir, revisi tersebut dapat mengancam demokrasi yang selama ini diperjuangkan, dan memicu militerisasi dalam kehidupan sipil.
Protes Mahasiswa Meluas, Ini Respons Pemerintah
Merespons aksi protes mahasiswa Indonesia gelap yang meluas, pemerintah menyatakan siap membuka dialog konstruktif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam pernyataan resminya hari ini menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk berdialog dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.
Mahfud MD juga menekankan bahwa pemerintah memahami aspirasi mahasiswa mengenai anggaran pendidikan dan akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Terkait revisi UU TNI, pemerintah akan memastikan pembahasan dilakukan secara transparan dengan melibatkan publik dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Suara Mahasiswa di Berbagai Kota
Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa memadati kawasan Malioboro sambil membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Gelap Tanpa Pendidikan Berkualitas”. Koordinator aksi, Rizky Saputra, menyampaikan bahwa mahasiswa merasa kecewa dengan kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai masih sangat minim.
Sementara di Bandung, aksi serupa juga digelar di depan Gedung Sate. Para mahasiswa membawa atribut hitam sebagai simbol kondisi bangsa yang dianggap semakin “gelap” akibat kebijakan pemerintah. Mereka juga mengadakan orasi dan teatrikal sebagai bentuk protes.
Aksi di Jakarta terpusat di depan Gedung DPR RI dengan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas. Massa menyampaikan tuntutan secara langsung kepada wakil rakyat agar serius memperjuangkan aspirasi generasi muda, khususnya terkait pendidikan dan demokrasi.
Dampak dan Implikasi Aksi Protes Mahasiswa Indonesia Gelap
Protes mahasiswa Indonesia gelap memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran publik tentang pentingnya transparansi kebijakan negara, terutama terkait anggaran pendidikan dan demokrasi. Banyak kalangan menilai aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap suara publik, khususnya generasi muda.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof. Firman Noor, menilai bahwa gerakan ini merupakan bentuk nyata partisipasi demokrasi yang sehat dan perlu mendapatkan apresiasi. Menurutnya, mahasiswa telah menjalankan perannya sebagai agen perubahan yang kritis dan konstruktif.
Kesimpulan: Jalan Keluar Melalui Dialog
Sebagai kesimpulan, aksi protes mahasiswa Indonesia gelap yang terus meluas menjadi alarm penting bagi pemerintah. Solusi terbaik tentunya adalah dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah guna mencapai kesepahaman yang saling menguntagungkan. Diharapkan melalui dialog, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik secara keseluruhan, khususnya dalam hal pendidikan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik.
