Golovinamari.com – Ketegangan di Jerusalem kembali meningkat akibat retorika dari tokoh-tokoh nasionalis sayap kanan Israel yang menantang tatanan hukum internasional di kompleks Masjid Al-Aqsa. Politisi radikal Moshe Feiglin mengemukakan rencananya untuk pembangunan kuil Yahudi di lokasi yang selama lebih dari 1.400 tahun dianggap suci oleh umat Islam, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional.
Feiglin mengklaim bahwa “seluruh tanah Israel dijanjikan kepada anak-anak Tuhan” dan berkomitmen untuk membangun kuil baru di kompleks tersebut. Tindakannya, bersama dengan pengikutnya, dianggap melanggar kesepakatan status quo yang telah ada. Kesepakatan ini mengatur bahwa pengelolaan kompleks Al-Aqsa, yang juga dikenal sebagai Temple Mount oleh umat Yahudi, berada di bawah kendali Waqf yang dikelola Yordania. Menurut peraturan, non-Muslim diperbolehkan mengunjungi kawasan tersebut namun dilarang melakukan ritual keagamaan.
Kekhawatiran semakin meningkat setelah laporan mengenai keinginan pejabat Israel dan AS untuk menjadikan Al-Aqsa sebagai pusat multiagama. Dr. Mustafa Abu Sway, Wakil Ketua Dewan Waqf Islam, memperingatkan bahwa mengubah status quo dapat memicu konflik baru di kawasan itu. Selain Feiglin, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga berusaha mendorong perubahan batasan kesepakatan dengan membiarkan doa-doa Yahudi di kompleks tersebut.
Situasi ini mengingatkan pada peristiwa pada tahun 2000, ketika kunjungan Ariel Sharon ke Al-Aqsa memicu Intifada Kedua, menewaskan lebih dari 4.000 orang. Komunitas internasional terus mendesak agar kesepakatan bersejarah di Jerusalem dihormati guna mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih besar.