15 July 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran negara untuk mengatasi gejolak harga pangan yang disebabkan oleh konflik global dan cuaca ekstrem. Dalam sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (15/7/2025), ia menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif mengalokasikan anggaran belanja untuk menjaga kestabilan harga demi melindungi masyarakat dari dampak inflasi.
Sri Mulyani menyoroti bahwa belanja yang responsif bertujuan membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi akibat peningkatan harga pangan dan ketidakpastian global. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), bersinergi dengan Bank Indonesia dalam pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok yang terjangkau.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, berpendapat bahwa anggaran pangan perlu diarahkan untuk mengatasi akar masalah, terutama dalam mendukung sektor produksi dan perlindungan petani. Ia mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya pada sisi distribusi dan stabilisasi harga, tetapi juga harus mencakup dukungan efektif untuk pelaku utama di sektor pertanian.
Titiek juga mengungkapkan keprihatinan terkait praktik beras oplosan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI segera meminta penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian dalam rapat kerja mendatang. DPR juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap alokasi dan realisasi anggaran pangan agar dapat memenuhi kebutuhan nyata di lapangan.