Pilkada Langsung Mendorong Kecenderungan Pragmatis Rakyat

Golovinamari.com – Wacana mengenai pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat pada awal tahun 2026. Beberapa fraksi besar di DPR, termasuk Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, menunjukkan dukungannya terhadap ide ini, mengingat tingginya biaya yang dikeluarkan dalam pilkada langsung.

Sekretaris Jenderal Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK), Achmad Syamsul Askandar, atau yang akrab disapa Gus Aan, menilai pengembalian pilkada ke tangan DPRD sebagai langkah yang patut ditindaklanjuti. “Kami menyokong pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena kenyataannya, pilkada langsung membuat masyarakat lebih pragmatis,” ujar Gus Aan pada Senin (5/1/2026).

Ia menambahkan bahwa masyarakat mulai merasa jenuh terhadap praktik politik transaksional, yang kerap mengakibatkan para calon terpilih lebih mementingkan pengembalian biaya kampanye daripada fokus pada pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekhawatiran akan dampak negatif dari sistem pilkada langsung, di mana calon kepala daerah lebih sibuk mengejar laba ketimbang melayani rakyat.

Gus Aan juga merespons kritik bahwa pilkada lewat DPRD kurang demokratis. Ia berpendapat sistem tersebut tetap mempertahankan substansi demokrasi. “Jika ada kekhawatiran tentang potensi politik uang di kalangan partai politik dan anggota DPRD, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Kita harus percaya bahwa aparat penegak hukum mampu mengawasi hal tersebut,” jelasnya.

Wacana ini mengundang perhatian berbagai pihak dan membuka diskusi lebih mendalam mengenai sistem pemilihan yang paling sesuai untuk mendukung demokrasi serta efektifitas pemerintahan daerah di Indonesia.