Golovinamari.com – Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang mencapai Rp 320 miliar oleh pemerintah pusat akan berdampak besar pada efisiensi anggaran di Tasikmalaya. Bupati Cecep Nurul Yakin menyatakan bahwa Pemkab Tasikmalaya akan mencari berbagai strategi untuk mengatasi masalah ini, termasuk penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Cecep menjelaskan bahwa langkah efisiensi akan menyentuh berbagai pos anggaran, baik belanja rutin maupun pembangunan fisik. “Pemotongan ini akan berimbas pada keuangan daerah, dan penting untuk melakukan efisiensi guna menekan defisit anggaran,” ujarnya pada Senin, 6 Oktober 2025.
Strategi utama Pemkab, lanjutnya, adalah memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi internal tanpa membebani masyarakat. Cecep menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dan optimalisasi berbagai sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal di 351 desa. Ia menekankan bahwa penerapan sistem digital pada sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemasukan.
“Sistem digital ini akan menghapus tiket manual yang rawan manipulasi, dengan harapan dapat memberikan pendapatan yang lebih akurat bagi kas daerah,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, menginformasikan bahwa pemotongan TKD di daerahnya mencapai 18,5 persen atau sekitar Rp 219 miliar. Pemerintah daerah, bersamaan dengan DPRD, akan melakukan penataan ulang belanja modal dan operasional untuk menjaga kelangsungan berbagai program pembangunan.
Alfarizi menekankan bahwa pemotongan TKD tidak akan menghambat semua program yang ada, dengan harapan anggaran untuk program prioritas nasional tetap dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.