Pelimpahan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Didukung Hukum

Golovinamari.com – Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) memberikan perhatian khusus terkait pelimpahan kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipdikor) Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses pelimpahan ini dianggap tidak didasarkan pada hukum yang jelas, demikian disampaikan peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, pada Sabtu (11/7/2026).

Zaenur menjelaskan bahwa pelimpahan kasus di tengah penyelidikan ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Penyidikan sedang berlangsung di Polri dan akan dilanjutkan di Kejaksaan. Ini adalah keputusan yang tidak memiliki dasar hukum,” ungkapnya. Menurutnya, pelimpahan ke kejaksaan seharusnya terjadi setelah proses penyelidikan di pihak kepolisian selesai, mengacu pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lebih lanjut, Zaenur menekankan bahwa seharusnya Polri menyelesaikan seluruh tahapan penyelidikan terlebih dahulu sebelum menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan. “Setelah penyidikan dinyatakan selesai dan berkas perkaranya lengkap (P21), baru bisa dilimpahkan untuk penuntutan,” jelasnya. Dalam hal ini, peran Jaksa sangat penting, karena mereka akan melanjutkan proses penuntutan setelah menerima berkas dari pihak kepolisian.

Situasi ini menjadi sorotan publik, mengingat kasus yang melibatkan Febrie Adriansyah tengah hangat dibicarakan setelah penetapan status tersangka. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tetap terjaga.