MK Setujui Sebagian Gugatan MBG Watch, DPR Harus Setujui APBN

Golovinamari.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara nomor 100/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang dikenal sebagai MBG Watch. Putusan ini diambil pada Rabu, 16 September 2026, dan berkaitan dengan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, dinyatakan bahwa MK setuju untuk mengabulkan permohonan tersebut, meskipun terdapat beberapa catatan. Pasal 8 ayat (5) dari UU APBN TA 2026 dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, MK menekankan bahwa ketentuan tersebut harus diartikan sebagai memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terdapat perubahan yang dilakukan terhadap APBN.

Gugatan ini diajukan oleh MBG Watch sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sosial terhadap proses penyusunan anggaran negara. Hal ini mencerminkan upaya masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, serta untuk menekankan pentingnya partisipasi DPR dalam pengambilan keputusan keuangan yang vital bagi negara.

Putusan ini dipandang penting dalam konteks pemerintahan yang transparan dan partisipatif, di mana setiap perubahan dalam APBN harus melibatkan proses deliberasi dengan lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan akan terwujud keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara.