Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti Peringatkan Bahaya

Golovinamari.com – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sorotan serius dari pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Ia menganggap bahwa langkah tersebut merupakan sinyal peringatan yang perlu diwaspadai. Dalam sebuah siaran podcast yang tayang di YouTube, Bivitri mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dengan menghilangkan sistem pemilihan langsung, pengusaha lokal mungkin akan lebih mendekati anggota DPRD dan partai politik, yang dapat berujung pada praktik korupsi.

Bivitri juga menolak anggapan bahwa pemilihan kepala daerah via DPRD lebih efisien biaya. Ia menyatakan bahwa politikus seringkali menciptakan biaya yang tidak efisien, dengan contoh nyata berupa berbagai acara yang diadakan menjelang pemilihan langsung, seperti konser. Menurutnya, asumsi bahwa pemilihan melalui DPRD akan lebih hemat adalah keliru.

Wacana ini muncul di tengah meningkatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Abdullah, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti frekuensi tinggi kasus tersebut sebagai dasar untuk kembali mempertimbangkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Masyarakat dan berbagai pihak pun diharapkan dapat menilai secara cermat rencana ini, karena dampaknya bisa memengaruhi kualitas pemerintahan daerah ke depan. Rencana tersebut menimbulkan perdebatan yang seharusnya direspons secara kritis oleh semua pemangku kepentingan.