Golovinamari.com – Michael Sianipar, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, menegaskan pentingnya perubahan kepengurusan yang berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam organisasi ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks upaya menjamin partisipasi Indonesia di Piala Dunia Futsal 2028. Michael menjelaskan bahwa setiap mekanisme perubahan kepengurusan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Michael menekankan bahwa segala upaya untuk mengganti kepengurusan harus dilakukan melalui jalur yang sah. Ia mengindikasikan bahwa setiap perubahan yang tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam AD/ART dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Ini berkaitan dengan laporan-laporan terkait upaya pergantian kepengurusan yang tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam tanggapannya terhadap keputusan PSSI, yang memberhentikannya dari posisi Ketua Umum FFI dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt), Michael mengaku belum menerima komunikasi resmi terkait langkah tersebut. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa jika penunjukan tersebut dilaksanakan, itu merupakan tindakan ilegal yang akan dilaporkannya kepada Kemenkumham dan kepolisian.
Michael Sianipar menekankan komitmennya untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan semua langkah terkait kepengurusan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya ini dianggap krusial untuk memastikan masa depan futsal Indonesia, terutama menjelang keikutsertaan di ajang bergengsi dunia.