Biaya Pilkada Tinggi Disebabkan oleh Faktor-Faktor Tersembunyi

Golovinamari.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa narasi mengenai mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menghapus pemilihan langsung. Dalam laporan berjudul “Mempertahankan Pilkada Langsung”, mereka berpendapat bahwa besarnya anggaran Pilkada lebih disebabkan oleh tata kelola penyelenggaraan yang belum efisien, bukan oleh mekanisme pemilihan langsung itu sendiri.

Data untuk Pilkada 2024 menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerap anggaran terbesar, yaitu 69,7%, diikuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 20,9%. Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk honorarium badan ad hoc dan logistik berbasis kertas. Dia menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dicapai melalui digitalisasi pemilu dan penyederhanaan tahapan, bukan dengan menghapus Pilkada langsung.

Perludem mengkritik usulan untuk mengalihkan pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan alasan solusi tersebut berpotensi memperkuat praktik politik uang dan transaksional di kalangan elite legislatif yang memiliki pengawasan publik yang lebih lemah. Mereka juga menekankan bahwa akar masalah biaya politik yang tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum.

Rekomendasi yang diajukan oleh Perludem meliputi reformasi pendanaan kampanye, seperti pembatasan pengeluaran, audit investigatif, dan penindakan tegas terhadap mahar politik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi lokal dengan mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan hak pilih masyarakat.