26 Juni 2025 – Kebijakan pemerintah terkait “SMA/SMK gratis” kembali menjadi sorotan. Aktivis pendidikan, Rudi Alfahri mempertanyakan transparansi dan kecukupan dana pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kritik ini muncul karena hingga saat ini rincian penggunaan anggaran belum dipublikasikan secara jelas kepada publik.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rudi Alfahri menekankan pentingnya transparansi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, kebijakan SMA/SMK gratis harus disertai dengan laporan anggaran yang jelas dan mudah diakses oleh semua pihak.
“Kami menuntut transparansi agar publik tahu sejauh mana dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran,” kata Rudi Alfahri. Ia menambahkan, “Dana besar tanpa pengawasan yang jelas hanya akan menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.”
Sementara itu, beberapa anggota masyarakat juga mulai menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membuktikan bahwa program ini dijalankan secara efektif dan transparan.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak pemerintah berjanji akan segera memberikan laporan lengkap penggunaan anggaran. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat dan akan segera menjawab semua pertanyaan dengan transparansi penuh,” ujar pihak pemerintah dalam pernyataan resminya.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk menjawab kritik tersebut agar kebijakan SMA/SMK gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
