KPK Temukan Selisih Data Izin Tambang Setelah Koordinasi K/L
Golovinamari.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya ketidaksesuaian data izin pertambangan setelah menjalin koordinasi dengan sembilan kementerian dan lembaga terkait. Ketidakcocokan ini terjadi setelah maraknya izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, menjelaskan bahwa KPK memulai pemeriksaan dari izin…