Golovinamari.com – Analis Kebijakan Publik Said Didu mengungkapkan sejumlah pihak yang dapat dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. Dalam program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa (21/10/2025), Said menjelaskan bahwa data yang diperoleh bisa menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri potensi penyimpangan dalam proyek tersebut.
Said menyoroti bahwa dalam proses pengalihan tender proyek kereta cepat ini, semula direncanakan dengan Jepang namun akhirnya beralih ke China. Dia menekankan perlunya KPK memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan ini, termasuk sosok yang mengusulkan pemindahan tender tersebut. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk menemukan akar permasalahan yang mungkin ada.
Said juga mencatat bahwa seringkali ada individu yang tidak mau bertanggung jawab dalam keputusan besar seperti ini. Contohnya, Menteri Perhubungan pada saat itu, Ignasius Jonan, yang tidak ingin terlibat langsung dalam proses tersebut. “Harus ada pihak yang diminta pertanggungjawabannya,” ungkapnya.
Selain itu, Said Didu menyebutkan pentingnya untuk menginvestigasi siapa yang menyetujui nilai awal proyek yang diinformasikan mencapai USD 5,5 miliar berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak China. Dalam konteks ini, ia mencirikan Rini Soemarno, Menteri BUMN periode 2014-2019, sebagai salah satu yang perlu diperiksa terkait dengan keputusan tersebut.
Menghadapi banyaknya spekulasi dan isu di balik proyek tersebut, masyarakat berharap agar KPK dapat melakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel demi kepentingan publik.