Biaya Politik Tinggi Buat Kepala Daerah Jadi Boneka Donatur

Golovinamari.com – Biaya politik yang tinggi di Indonesia telah memicu ketergantungan kepala daerah terpilih pada donatur, yang berpotensi membuka ruang bagi hubungan transaksional dan konflik kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyebutkan bahwa fenomena ini dapat mengarah pada tindakan korupsi yang merugikan publik.

Dion Hardika Sumarto, analis KPK, menjelaskan bahwa hasil survei penilaian integritas tahun 2025 menunjukkan konflik kepentingan akibat biaya politik tidak hanya berkaitan dengan uang, melainkan juga berdampak pada keputusan publik dan penggunaan anggaran. Dalam seminar yang diadakan di Situbondo, Dion mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan, pemenangan tender, penerbitan izin, dan intervensi dalam jabatan ASN sering dipengaruhi oleh interaksi yang tidak transparan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kurangnya transparansi pendanaan politik berpotensi meningkatkan risiko korupsi. Menurut Dion, transparansi dalam pendanaan bukan hanya isu pemilu, tetapi menjadi kunci dalam mencegah korupsi dan memperkuat integritas sistem politik. Mengubah tata kelola dan memberikan batasan yang jelas dalam laporan biaya politik dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat.

Dion menegaskan perlunya pelaporan yang transparan mengenai donasi dan pengawasan dana kampanye oleh lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah kajian KPK menunjukkan bahwa biaya politik untuk pemilihan bupati atau wali kota dapat mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sedangkan untuk pemilihan gubernur dapat mencapai Rp100 miliar. Hasil tersebut juga menemukan bahwa sekitar 47 persen sponsor mengharapkan imbalan, dan 65 persen calon kepala daerah siap memberikan fasilitas sponsor setelah terpilih.