Febrie Minta Audit Menyeluruh Pada Tata Kelola Sawit Negara

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menyatakan bahwa audit meliputi penetapan objek penyitaan hingga pemanfaatan hasil kebun sawit yang sekarang berada di bawah kendali negara. Ia menekankan bahwa evaluasi harus mencakup semua aspek kebijakan, karena temuan hukum yang berkembang menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu ditangani.

Darto menegaskan bahwa publik berhak tahu mengenai luas kebun yang menjadi aset negara, proses pengalihannya, serta siapa yang mengelolanya. Informasi ini penting agar masyarakat memahami bagaimana produktivitas kebun tersebut dikelola untuk memberikan manfaat bagi negara.

Selain itu, Penasehat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, juga menekankan perlunya mekanisme pengaduan yang efektif. Mekanisme ini diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat, mencegah terjadinya salah subjek dalam penertiban kawasan hutan, dan memastikan penyelesaian tanah yang statusnya masih diperselisihkan dilakukan dengan adil.

Dari pernyataan kedua pihak tersebut, jelas bahwa audit menyeluruh tidak hanya bertujuan untuk menginvestigasi pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.