Pemerintah Beri Peluang Rakyat Kelola Tambang Melalui Koperasi

Golovinamari.com – Pemerintah Indonesia kini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sektor pertambangan melalui kebijakan baru yang mulai berlaku sejak 11 September 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam memperoleh izin tambang.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kehadiran negara sebagai upaya untuk meratakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aturan tersebut dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di area yang kaya akan sumber daya alam, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa kementerian sedang menyiapkan peraturan menteri teknis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan ini. Penerapan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sistematis yang transparan dan menguntungkan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memfasilitasi akses bagi koperasi dan UMKM, tetapi juga memperkuat kontrol terhadap praktik pertambangan ilegal. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menegaskan bahwa upaya pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal akan diperketat. Sebelumnya, Kementerian ESDM juga telah menangguhkan 190 izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban.

Dengan fokus pada keadilan sosial dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah berharap kebijakan ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.