Golovinamari.com – RAPBN 2026 memberikan harapan bagi daerah di Indonesia dengan penambahan alokasi transfer ke daerah (TKD) dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada 18 September, setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai komisi serta situasi yang dihadapi daerah, termasuk lonjakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang memicu ketidakpuasan masyarakat.
Penambahan senilai Rp43 triliun ini dipandang sebagai langkah penting untuk menstabilkan pelayanan publik yang sempat terancam akibat pemotongan besar-besaran pada tahun sebelumnya. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyambut positif keputusan ini. Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan bahwa meskipun jumlah tersebut masih jauh dari target ideal sebesar Rp150 triliun, tambahan tersebut sangat membantu, terutama bagi daerah yang mengalami kendala anggaran.
Kekhawatiran akan dampak pemotongan TKD pada layanan dasar masih membayangi, mengingat tahun lalu banyak daerah terpaksa memangkas pos anggaran untuk kebutuhan strategis, yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan layanan publik tidak mengalami penurunan lebih lanjut.
Namun, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya dialog mengenai penyaluran dana agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan bahwa jika dana lebih dibagikan melalui bantuan presiden atau instruksi presiden, perlu adanya konsultasi agar program yang diluncurkan dapat memenuhi harapan daerah.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, yang menyatakan bahwa distribusi dana yang adil dan efektif akan sangat tergantung pada cara penyalurannya. Kejelasan dalam penyaluran ini dinilai krusial guna memastikan manfaat sesuai dengan kebutuhan nyata di setiap kabupaten.