24 Agustus 2025 – Persoalan pembebasan lahan di Baloi Kolam, Seipanas, Kota Batam, kembali mencuat. Warga mengecam tindakan PT Alfinky Multi Berkat (AMB) yang dinilai belum memenuhi kewajiban kompensasi. Mereka menuntut Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk segera bertindak, mengingat lembaga tersebut memiliki otoritas dalam pengelolaan lahan.
Ketua RW 03 Baloi Kolam, Sahat Tampu Bolon, menyebutkan bahwa dari 208 warga yang berhak menerima pembayaran, hanya 176 yang telah mendapatkan kompensasi yang dijanjikan sebesar 35 juta rupiah per rumah. Sementara, 32 warga lain dan empat rumah ibadah masih menunggu pembayaran yang hingga saat ini belum terbayarkan. Sahat menegaskan bahwa pembongkaran rumah seharusnya dilakukan setelah kompensasi dibayarkan.
Warga juga menilai BP Batam tidak bisa lepas dari tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan yang masih terletak di wilayah Indonesia. Mereka mendesak agar lembaga ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka. “Jika Baloi Kolam termasuk wilayah Indonesia, BP Batam harus mengawasi proses ini agar hak warga tidak diabaikan,” kata Sahat.
Seorang warga, Manogar, mendukung pembangunan Batam sebagai kota investasi, namun minta agar BP Batam dan PT Alfinky bertindak adil. “Kami mengikuti prosedur dan mendukung pembangunan, tetapi jangan sampai warga yang taat hukum justru dirugikan,” tambahnya.
Antoni Pandjaitan, seorang pendeta setempat, menyoroti lambannya respon BP Batam meski sudah dua kali mengirimkan surat terkait kompensasi. Ia mengkhawatirkan keadaan ini dapat menimbulkan keresahan sosial di kalangan warga.
Beberapa warga juga menceritakan insiden pengrusakan rumah pada April lalu. Mereka merasa dilupakan oleh pihak berwenang meskipun telah patuh pada peraturan hukum yang ada. Sahat menekankan untuk BP Batam agar lebih tegas terhadap PT Alfinky, karena jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka hak pengelolaan lahan seharusnya dicabut.