Site icon golovinamari.com

Musyawarah Mendorong Demokrasi yang Lebih Baik untuk Indonesia

[original_title]

Golovinamari.com – Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki peranan vital dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama pada Sila Keempat yang menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila ini menggarisbawahi bahwa kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui musyawarah yang mengutamakan mufakat, bukan sekadar suara mayoritas. Hal ini memang mencerminkan bentuk demokrasi perwakilan, di mana rakyat memberikan mandat kepada perwakilannya di DPR dan DPD.

Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia seharusnya mengedepankan deliberasi di mana wakil rakyat tidak hanya menghitung suara, tetapi juga berdialog dan mencari kesepakatan demi kepentingan bersama. Namun, sering muncul kritik terhadap pengambilan keputusan yang lebih mengedepankan sistem pemungutan suara, yang dianggap bertentangan dengan semangat musyawarah Pancasila. Ahli politik seperti Prof. Mahfud MD menekankan bahwa pemilu bukanlah satu-satunya bentuk demokrasi, dan nilai musyawarah tetap sangat relevan.

Struktur pemerintahan Indonesia memungkinkan musyawarah melalui lembaga perwakilan seperti DPR yang menekankan deliberasi sebelum keputusan diambil. Meskipun demikian, praktik demokrasi sering terjebak pada formalitas yang mengabaikan substansi. Kondisi ini menyebabkan diskusi publik kehilangan esensi, di mana keputusan politik lebih didikte oleh elite dan jarang mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, banyak rakyat yang merasa bahwa mereka berperan sekadar sebagai pelengkap dalam proses politik. Partisipasi aktif publik dalam musyawarah sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Tanpa upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang peran aktif mereka, musyawarah akan kehilangan makna. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk terlibat secara langsung dalam kebijakan, bukan hanya sebagai pengamat.

Dengan mengedepankan musyawarah sebagai tanggung jawab bersama, demokrasi Indonesia diharapkan dapat kembali ke akarnya, di mana setiap keputusan mencerminkan aspirasi bersama, menjadikan keadilan dan kebijaksanaan pemimpin sebagai landasan dalam setiap aspek pemerintahan.

Exit mobile version