Menko Airlangga Sarankan Perppu Atasi Defisit APBN di Atas 3%

Golovinamari.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai respons terhadap dampak negatif yang mungkin timbul akibat konflik di Asia Barat. Hal ini dianggap dapat meningkatkan risiko defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dapat melampaui tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menyatakan bahwa jika konflik berlarut-larut dan mengakibatkan lonjakan harga minyak dunia, mempertahankan defisit di bawah tiga persen akan menjadi tantangan berat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Airlangga mengingatkan pengalaman sebelumnya saat Indonesia mengeluarkan Perppu selama pandemi COVID-19 sebagai langkah politik strategis.

Usulan isi Perppu mencakup insentif pajak darurat untuk sektor-sektor yang terdampak, pembebasan bea masuk bagi bahan baku impor untuk mendukung ekspor, serta penundaan kewajiban pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri yang padat energi. Ia juga menunjukkan potensi pendapatan negara dari pajak tambahan yang dapat diperoleh dari sektor minyak dan komoditas yang diprediksi akan mengalami kenaikan harga.

Airlangga menekankan pentingnya fleksibilitas yang ditawarkan oleh Perppu untuk merespons dinamika yang cepat. Dalam rapat yang sama, ia memaparkan tiga skenario dampak perang terhadap keuangan negara, dengan prediksi skenario terburuk menunjukkan defisit APBN bisa melewati angka 4 persen.

Dengan harga minyak mencapai 115 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah di Rp17.500 per dolar AS, proyeksi jangka panjang menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di sekitar 5,2 persen, dengan imbal hasil surat berharga mencapai 7,2 persen. Ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dalam mengelola kondisi keuangan di masa mendatang.