Golovinamari.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi bahwa TNI telah memeriksa beberapa prajurit aktif terkait dugaan korupsi dana yang dialokasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam, menekankan bahwa tindakan ini merupakan respons terhadap surat KPK yang ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Pemeriksaan ini mengindikasikan komitmen TNI untuk menindaklanjuti isu terkait dua prajurit yang terlibat dalam kasus BNPB, di mana KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menahan 15 orang pada 13 Oktober 2026. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S, Kepala BNPB saat kejadian.
Keempat tersangka lainnya adalah pejabat terkait di BNPB, termasuk GPS, yang menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan, serta beberapa individu dari sektor swasta. KPK juga menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, yang mencakup uang tunai dalam berbagai mata uang dan aset kripto.
KPK mengungkapkan bahwa mereka telah memberitahukan Pusat Polisi Militer TNI mengenai keterlibatan Letjen TNI S. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat resmi tentang dua prajurit aktif ini kepada Panglima TNI. Dengan langkah ini, diharapkan kasus dugaan korupsi ini dapat ditangani secara transparan dan akuntabel, memperkuat komitmen TNI dan KPK dalam memberantas korupsi.