KPK Panggil Budi Karya Sumadi Terkait Kasus DJKA

Golovinamari.com – Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini dijadwalkan untuk pagi hari.

Budi Karya Sumadi, yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat kasus ini berlangsung, diharapkan dapat memberikan keterangan penting untuk mengklarifikasi sejumlah titik dalam perkara ini. Kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini dikenal sebagai BTP Kelas I Semarang.

Dalam proses hukum ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk dua korporasi, yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di sejumlah lokasi, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek di Makassar, serta beberapa proyek di Cianjur, Jawa Barat.

Diduga terjadi pengaturan pemenang tender oleh pihak-pihak tertentu, yang merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan prinsip transparansi. Sebelumnya, Budi Karya juga telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus yang sama pada 26 Juli 2023. Namun, pada pemanggilan berikutnya yang direncanakan untuk 18 Februari 2026, dia tidak dapat hadir karena alasan agenda lain. Penyidikan kasus ini terus berlanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang ada.