Keuangan Negara Harus Transparan untuk MBG Berlapis

Golovinamari.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan mekanisme yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Dalam keterangan pers di Jakarta, Dadan menekankan pentingnya pengawasan, mengatakan, “Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara ialah tidak ada proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan.”

Pembahasan anggaran untuk MBG dilakukan secara tripartit, melibatkan BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses ini mencakup tahapan dari perencanaan hingga pengadaan, di mana semua keputusan diambil dalam forum yang melibatkan berbagai pihak. Dadan menambahkan bahwa pengadaan juga akan melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pembayaran, BGN menegaskan bahwa semua transaksi memerlukan persetujuan dari Kemenkeu sebelum dilaksanakan. “Semua pembayaran di-approve oleh Kemenkeu,” ucap Dadan.

Kementerian PPN/Bappenas, menurut Dadan, berfokus pada penilaian hasil program alih-alih rincian spesifikasi teknis pengadaan, dan mekanisme ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan negara yang berjalan dengan baik.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, BGN berkomitmen untuk menjalankan program MBG dengan integritas, memastikan bahwa semua tahapan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dadan berharap praktik ini bisa menjadi contoh bagi program-program lainnya di masa depan.