Kebijakan Komunikasi dan Tantangan Membangun Kepercayaan Publik

Golovinamari.com – Dalam konteks politik modern, kebijakan harus dinilai tidak hanya dari substansinya, tetapi juga dari cara penyampaiannya. Komunikasi yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan publik. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ambiguitas dalam pesan pemerintah sering kali membingungkan masyarakat, meskipun tujuan kebijakan umumnya jelas.

Ketidakjelasan narasi dalam kebijakan ekonomi kerap terlihat, seperti dalam kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang seringkali diawali dengan bantahan dan spekulasi sebelum pengumuman resmi. Bahkan, kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 2022 menggambarkan situasi serupa, di mana informasi yang tidak konsisten mengenai durasi dan mekanisme pelaksanaan menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

Salah satu tantangan komunikasi pemerintah adalah ketidakjelasan antara wacana dan keputusan resmi. Pernyataan dari pejabat sering kali dipandang publik sebagai kebijakan resmi, meskipun belum disetujui. Media sosial turut memperburuk keadaan dengan menyebarluaskan pernyataan informal yang dapat memicu reaksi cepat dari pasar.

Dampak dari inkonsistensi ini sangat signifikan: kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun. Publik cenderung meragukan niat dan kapasitas pemerintah jika pesan yang disampaikan terus berubah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan skeptisisme terhadap kebijakan.

Untuk membangun kepercayaan, pemerintah perlu menjadikan komunikasi kebijakan sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan. Koordinasi antarpejabat dan pemisahan jelas antara wacana dan keputusan merupakan kunci untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa langkah ini, kebijakan yang baik berisiko gagal karena miskomunikasi.