Hak Konstitusi: Antara Realitas dan Janji yang Perlu Ditegaskan

Golovinamari.com – Pendidikan gratis kembali menjadi sorotan utama dalam diskusi nasional. Pada acara peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung pada 18 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar semua biaya pendidikan di institusi negeri, mulai dari SD hingga universitas, dibebaskan. Usulan tersebut diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat, mengingat pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara.

Dalam konteks ini, pertanyaan krusial muncul: apakah negara dapat mewujudkan pendidikan gratis tanpa mengorbankan kualitas? Pendidikan gratis bukan hanya tentang menghilangkan biaya, melainkan mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan aspek mutu pendidikan. Hal ini mencakup kualitas pengajar, fasilitas, kurikulum, serta hubungan pendidikan dengan pasar kerja. Tanpa perbaikan ini, pendidikan yang ditawarkan meski gratis bisa jadi tidak berkualitas.

Secara konstitusional, pendidikan memiliki posisi yang kuat. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dengan negara berkewajiban mengalokasikan minimal 20 persen dari anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan. Namun, dalam implementasinya, biaya pendidikan tinggi jauh lebih kompleks, mencakup berbagai kebutuhan seperti penelitian dan infrastrukturnya.

Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp757,82 triliun, yang mencakup alokasi untuk program-program pendidikan dasar hingga tinggi. Meskipun significant, tantangan yang dihadapi adalah seberapa baik dana tersebut dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Data menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan tinggi antarwilayah, yang menciptakan hambatan bagi pemerataan pendidikan.

Dengan demikian, misi untuk menyediakan pendidikan gratis harus disertai dengan strategi yang mendalam untuk memastikan akses dan kualitas yang merata agar semua warga negara dapat merasakan manfaatnya.