14 Agustus 2025 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, secara resmi mengumumkan peluncuran program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis Kekayaan Intelektual (KI). Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sertifikat KI sebagai jaminan pembiayaan di sektor perbankan, diawali dengan sertifikat merek dan direncanakan untuk diperluas mencakup paten, desain industri, dan hak cipta.
Peluncuran ini dilaksanakan dalam acara IPXpose Indonesia 2025 yang diadakan di Gedung SMESCO pada Rabu (13/8). Supratman menekankan bahwa program ini merupakan terobosan penting bagi pelaku UMKM, yang kini dapat menggunakan sertifikat KI sebagai instrumen pembiayaan. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antar kementerian, lembaga, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk regulasi dan koordinasi dalam mendukung implementasi program tersebut.
Kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia saat ini mencapai Rp1.500 triliun dan menyerap sekitar 26,5 juta tenaga kerja. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam peringkat Global Innovation Index (GII), dari posisi 75 pada tahun 2022 menjadi 54 pada tahun 2024. Supratman menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berkembang sebagai kekuatan inovasi.
Dukungan juga datang dari World Intellectual Property Organization (WIPO), yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan strategi nasional KI serta memperkuat program pembiayaan. Acara IPXpose berlangsung selama empat hari dan mencakup berbagai kegiatan seperti diskusi, pencocokan bisnis, dan pameran KI.
Selain itu, pada kesempatan ini, Menteri Hukum juga menyerahkan penghargaan WIPO National Award kepada inovator terbaik, serta menyerahkan buku “Satu Dekade dalam Angka Kekayaan Intelektual,” yang mendokumentasikan capaian DJKI selama sepuluh tahun. Ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia.